BPMP Riau BPMP Riau

October, 2024

• 3 October

  TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK DAN/ATAU OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN

  

  Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik  (good governance) di lingkungan Kemendikbudristek, dan untuk membangun kepercayaan masyarakat (trust) terhadap pelayanan publik yang dilakukan BPMP Provinsi Riau, maka perlu ditegakkan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik sebagai salah satu indikator good governance.  Dengan demikian keberadaan kontrol sosial dari masyarakat terhadap pejabat/penyelenggara pelayanan publik menjadi sangat penting. Oleh karena itu, BPMP Provinsi Riau telah membangun fasilitas dan mekanisme …

  Baca detail »
• 3 October

  PENGADUAN LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PPID BPMP PROVINSI RIAU

  

  “Tingkatkan transparansi, tingkatkan kepercayaan! Keterbukaan informasi publik adalah kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel. Mari bersama-sama wujudkan masyarakat yang lebih sadar dan berdaya!” Segera ajukan pengaduan laporan Permohonan Informasi PPID BPMP Provinsi Riau pada tautan berikut https://bit.ly/PermohonanInformasi_PPID Ajukan pengaduan keberatan Permohonan Atas Informasi PPID BPMP Provinsi Riau pada tautan berikut https://docs.google.com/document/d/1TbTQA3Np5LIDBpi-OWw0Miu6USOke3SC/edit    

  Baca detail »
• 3 October

  PROFIL SINGKAT KOORDINATOR PPID BPMP PROVINSI RIAU

  

  Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 yang ditandai dengan 3 (tiga) tuntutan yaitu; demokratisasi, tranparasi dan supremasi hukum & HAM, telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Konsekuensi dari tuntutan reformasi tersebut salah satu di antaranya adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan …

  Baca detail »